TUGAS 2

STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI

STRATEGI PERTUMBUHAN EKONOMI

Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri

Inpres menginstruksikan kepada 29 pejabat mulai dari menteri hingga bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fokus program ekonomi tahun 2008-2009. Pemerintah juga menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatur keuangan dan perekonomian negara agar tidak terjadi inflasi ataupun deflasi. Penaikan pendapatan per kapita negara juga menjadi salah satu isi dari kebijakan ekonomi dalam negeri.

Kebijakan Ekonomi Luar Negeri

Adalah serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer. Kebijakan ekonomi luar negeri bisa juga di definisikan sebagai tindakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi : komposisi, arah serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ekonomi luar negeri mencakup tindakan pemerintah terhadap current account dari neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang/jasa. Misalnya : tarif terhadap impor, perjanjian bilateral, dan sebagainya.

Strategi Upaya Minimum

Strategi upaya minimum adalah mengaitkan pendapatan per kapita pada tingkat pembangunan berkesinambungan. Setiap ekonomi tergantung pada hambatan dan rangsangan yang positif. Hambatan menurunkan pendapatan per kapita dari tingkat sebelumnya. Rangsangan positif menaikkan pendapatan per kapita.

Strategi Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah, yang dimaksud dengan pembangunan seimbang adalah pembangunan yang dilakukan secara merata di berbagai daerah, sehingga setiap daerah mencapai tingkat kelajuan pembangunan yang sama. Adapula yang memaksudkan pembangunan seimbang itu sebagai usaha pembangunan yang menumpahkan perhatian yang seimbang terhadap sektor industri maupun sektor pertanian. Pembangunan seimbang diartikan pula sebagai pembangunan yang bukan saja menitik beratkan pengembangan kegiatan ekonomi, tetapi juga menumpahkan perhatian yang sama pentingnya kepada perkembangan berbagai aspek dari kehidupan sosial, politik dan kebudayaan.

Alasan utama yang menimbulkan perlunya pembangunan seimbang adalah untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :
• Memperoleh bahan mentah, tenaga ahli, sumber tenaga (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar
• Memperoleh pasaran untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksikan
Dengan demikian pembangunan seimbang dapat didefinisikan sebagai usaha pembangunan yang berusaha mengatur progam penanaman modal, sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran maupun permintaan. Teori pembangunan seimbang menjelaskan perlunya program pembangunan di segala bidang sebagai usaha untuk menciptakan pasar bagi berbagai industri dan untuk menciptakan ekonomi ekstern.

Teori Pembangunan Seimbang : Pandangan Rosenstein dan Nurkse
Istilah pembangunan seimbang dikemukan oleh Rosenstein-Rodan, yang beranggapan bahwa mengadakan industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan cara untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah dengan lebih cepat daripada daerah yang lebih kaya.
Tujuan utama dari menciptakan strategi yang demikian adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang mempunyai hubungan erat satu sama lain, sehingga setiap industri akan memperoleh ekonomi ekstern sebagai akibat dari industrialisasi. Scitovsky mengartikan ekonomi ekstern sebagai jasa yang diperoleh dengan percuma oleh sesuatu industri dari satu atau beberapa industri lainnya.
Nurkse menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja menghadapi kesukaran dalam memperoleh modal yang diperlukan, tetapi juga dalam mendapatkan pasaran untuk barang-barang yang dihasilkan oleh berbagai industri.
Teori Pembangunan Seimbang : Pandangan Scitovsky dan Lewis
Scitovsky berkesimpulan bahwa integrasi secara menyeluruh di antara berbagai industri diperlukan untuk menghapuskan perbedaan di antara keuntungan perseorangan (private profit) dan keuntungan masyarakat (public benefit). Ia menganggap bahwa mekanisme pasar tidak dapat menciptakan integrasi di antara berbagai industri, karena mekanisme pasar berfungsi terutama untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber-sumber daya dalam jangka pendek.
Analisa Lewis dalam menunjukkan tentang perlunya pembangunan seimbang ditekankan kepada menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh dari terciptanya interdependensi yang efisien di antara berbagai sektor, yaitu di antara sektor pertanian dan sektor industri, dan di antara sektor dalam negeri dan luar negeri. Menurut Lewis, tanpa adanya keseimbangan pembangunan di antara berbagai sektor, berbagai corak ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi akan timbul. Pada akhirnya ini akan memperlambat proses pembangunan.

Menurut Hirschman dan Streeten, program pembangunan tidak seimbang adalah program pembangunan yang lebih sesuai untuk mempercepat proses pembangunan di negara-negara berkembang. Pada hakekatnya gagasan untuk melaksanakan pembangunan seimbang didasarkan kepada tiga pertimbangan :
1. Secara historis pembangunan ekonomi yng telah berlaku coraknya tidak seimbang,
2. Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia,
3. Pembangunan tidak seimbang akan menciptakan bottlenecks atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.
Pembangunan tidak seimbang dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di negara-negara berkembang karena negara-negara tersebut menghadapi masalah kekurang sumber-sumber daya. Dengan melaksanakan program pembangunan tidak seimbang, usaha pembangunan pada suatu waktu tertentu dipusatkan kepada beberapa kegiatan yang akan dapat mendorong penanaman modal terpengaruh di berbagai kegiatan lain pada masa berikutnya. Dengan demikian pada setiap tingkat pembangunan sumber-sumber daya yang sangat langka dapat digunakan dengan lebih efisien.

DAMPAK REPELITA TERHADAP PEREKONOMIAN

Persoalan pokok yang dihadapi dalam periode ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilita ekonomi yang telah dapat dicapai.Semuanya ini untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk yang senantiasa meningkat. Dalam lingkup ini termasuk di dalamnya bagaimana meningkatkan pendapatan devisa , meningkatkan kemampuan untuk pembangunan ekonomi, mengubah struktur perekonomian agar tidak tergantung pada sektor pertanian, meningkatkan produksi nasional.

Untuk menghadapi persoalan pokok diatas pemerintah menyusun Rencana pembangunan Lima Tahun Pertama yang mencakup kurun waktu 1969/1970-1973/1974. Pedoman dan arah rencana ini adalah bertumpuan pada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Dengan perkataan lain TAP MPRS tersebut dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pertama. Periode ini dikenal sebagai periode ekspansi ekonomi.

Strategi dasar Repelita I diarahkan pada pencapaian stabilitas nasional (ekonomi dan politik) dan pertumbuhan ekonomi. Strateginya dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang emnunjang sektor pertanian.

Alasan dasar penekanan strategi Repelita I adalah bahwa sebagai kelanjutan langkah-langkah pemerintah orde baru, sejumlah ketetapan yang bersifat prinsipiil telah dihasilkan dalam sidang MPRS tahun 1966 tentang pembaruan dibidang ekonomi dan pembangunan (TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966). Tugas utama Orde Baru adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kearah yang wajar.Untuk melaksanakan tugas itu program jangka pendek diarahkan pada pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi dan pencukupan sandang yang telah dilakukan. Dan dirasakan cukup berhasil, khususnya dalam hal pengendalian inflasi. Setelah perekonomian dapat stabil maka ekspansi ekonomi sebagai cerminan pembangunan ekonomi dilakukan melalui tahap-tahap atau perencanaan tertentu.

Penekanan pada sektor pertanian dipilih karena sebagian besar penduduk Indonesian (80%) tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian di bidang pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan). Ini berarti sektor pertanian memeberi sumbangan terbesar baik bagi penerimaan devisa maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Lebih dari itu sektor pertanian yang merupakan sumber bahan baku bagi sektor industri perlu diamankan terlebih dahulu.Penekanan kegiatan pada sektor pertanian juga dilandasi pada kenyataan bahwa Indonesia yang dikenal memiliki alam yang subur itu masij juga mengimpor beras yang berarti memboroskan devisa. dengan demikian, Repelita I menetapkan sektor pertanian sebagai leading sector pembangunan ekonomi di Indonesia yang diharapkan akan mampu menarik dan mendorong sektor-sektor kegiatan ekonomi lainnya, khususnya sektor industri yang enunjang sektor pertanian seperti pabrik pupuk, insektisida serta prasarana ekonomi lainnya seperti sarana angkutan.

Strategi dasar Repelita I tersebut kemudian dijabarkan pada rencana anggaran pengeluaran pembangunan di mana sebagian besar dana dialokasikan pada bidang ekonomi, yaitu 72,28%, khususnya untuk sektor pertanian dan irigasi, sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertambangan serta sektor pedesaan. Sektor-sektor diluar ekonomi seperti bidang sosial (pendidikan, kesehatan) dan bidang umum (pertahanan, keamanan) masing- masing memperoleh 16,25% dan 5,4%.

Dalam rangka menunjang strategi dasar tersebut, pada tahun 1970 pemerintah Indonesia menetapkan kebijaksanaan baru di bidang perdagangan, ekspor-impor, dan devisa. Kebijaksanaan ini merupakan lanjutan dari kebijaksanaan oktober 1966 dan kebijakan juli 1968. Kebijaksanaan baru ini dikenal dengan kebijaksanaan 16 april 1970. 

Sasaran Kebijakan Oktober 1966 adalah:

• Penertiban keuangan negara yang serba kalut.
• Pengaturan kembali urusan moneter dan dunia perbankan
• Memberikan kebebasan kepada dunia perdagangan yang terbelenggu oleh sistem "jatah" yang tidak wajar dan terbeku oleh peraturan berbelit yang mematikaninisiatif masyarakat.

Sasaran pokonya adalah membendung keganasan inflasi yang melanda indonesia. Kebijakan Juli 1968 mempunyai sasaran pokok:

• Penguasaan harga pangan, harga sandang, dan valuta asing.
• Penyediaan yang cukup bagi sarana-saran untuk peningkatan produksi dalam negeri, khususnya pangan dan sandang.
• Perbaikan prasarana yang menunjang proses produksi
• Perbaikan kelembagaan di bidang perdagangan, perbankan dan fiskal.

Sasaran kebijaksanaan April 1970:

• Lebih memperkuat stabilitas ekonomi.
• Mendorong ekspor untuk peningkatan penerimaan devisa
• Mendorong peningkatan produksi
• Mendorong dan memperlancar perdagangan
• Memperluas kegiatan ekonomi masyarakat yang berarti juga memperluas lapangan kerja.

Sasaran kebijakan ini antara lain :

• Memberi arah dan bimbingan yang lebih aktif lagi bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
• Mendorong lebih kuat dan menunjang lebih besar lagi kelancaran usaha.
• Menggairahkan kerja
• Meningkatkan produksi, dan
• Memperluas kegiatan dalam masyarakat sendiri.

Perkembangan perekonomian pada periode ini cukup tinggi (kurang lebih 6,5% per tahun). Penyebabnya dalam banyak hal adalah adanya konsistensi kebijaksanaan dalam bidang moneter, fiskal, perdagangan. Selain itu pengaruh luar negeri seperti permintaan terhadap minyak yang relatih baik dan harga minyak juga cukup baik, memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan perekonomian pada periode Repelita I ini.