Kebijakan fiskal umumnya didefinisikan sebagai kebijakan ekonomi untuk mengarahan kondisi perekonomian yang lebih baik dengan jalan mengubah pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Penerapan kebijakan fiskal ini umumnya berhubungan erat dengan penerimaan dari pajak. Pemerintah harus bijak membuat keputusan yang berkenaan dengan pajak ini. Bila pemerintah menaikan pajak, bagi daya beli masyarakat akan menurun yang berakibat pada turunnya pula hasil produksi. Namun bila pajak diturunkan maka kemampuan beli masyarakat akan meningkat dan menggenjot hasil produksi.
Kebijakan fiskal ini juga berhubungan dengan Defisit Anggaran atau Kebijakan Fiskal Ekspansif. Kebijakan ini adalah kebijakan pemerintah membuat pengeluaran besar berbanding pemasukan. Gunanya adalah untuk menggerakan perekonomian negara. Biasanya kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian negara dalam kondisi resesi.
Kemudian pada Surplus Anggaran atau dikenal dengan istilah Kebijakan Fiskal Kontraktif, merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang mengharapkan pemasukan besar berbanding pengeluaran. Kondisi yang terjadi biasanya ada pada pemerintah. Untuk menurunkan suhu panas atau mengurangi tekanan pada pemerintah.
Kebijakan fiskal juga membuat kebijakan Anggaran Berimbang yang memiliki tujuan menerapkan disiplin pemasukan dan pengeluaran. Termasuk pula mewujudkan angka-angka yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selain kebijakan fiskal, terdapat pula kebijakan moneter yang didefinisikan sebagai usaha membuat keadaan ekonomi makro jauh lebih terkendali sesuai dengan keinginan. Tujuan dari kebijakan moneter ini adalah menjaga inflasi dan harga dalam posisi stabil serta meningkatkan hasil produksi dalam posisi yang stabil pula.
Tentunya kebijakan moneter ini berhubungan dengan pangaturan pada peredaran jumlah uang dalam masyarakat, entah itu menambah atau mengurangi. Dalam kebijakan moneter dikenal dalam dua kebijakan, yakni Kebijakan Ekspansif yang menambahkan jumlah peredaran uang. Sedangkan Kebijakan Kontraktif kebalikan dari Kebijakan Ekspansif. Kebijakan Kontratif ini umumnya dikenal dengan istilah Kebijakan Uang Ketat.
Sedangkan instrumen yang digunakan untuk menerapkan kebijakan moneter ini terbagi dalam tiga point. Yakni Operasi Pasar Terbuka, merupakan usaha yang dilakukan untuk mengendalikan jumlah peredaran uang melalu cara membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Jadi jika pemerintah mau mengurangi peredaran uang dalam masyarakat, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah. Surat berharga pemerintah yang dimaksud adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).
Kemudian Kebijakan Moneter lainnya adalah Discount Rate atau Fasilitas Diskonto yang merupakan kebijakan yang dilakukan dengan mengatur tingkat bunga sentral pada bank-bank umum, sehingga terjadi pengaturan terhdap jumlah uang yang beredar. Dalam kegiatan perbankan, jikalau bank umum mengalami kekurangan uang, dapat meminjam dari bank sentral dengan jumlah bunga tertentu. Jika pemerintah menghendaki peredaran uang bertambah maka bunga akan diturunkan. Begitu juga sebaliknya bila menghendaki peredaran uang berkurang, bunga akan dinaikan.
Kebijakan Moneter juga memiliki instrumen lainnya, yakni Reserve Requirement Ratio atau Rasio Cadangan Minimum/Wajib. Hal ini berkenaan dengan cadangan wajib atau minimum dari perbankan yang harus disimpan pada bank sentral (pemerintah). Rasio Cadangan ini dapat dikendalikan oleh pemerintah yang digunakan untuk mengatur peredaran jumlah uang. Yakni dengan menaikan rasio cadangan, maka jumlah uang yang beredar akan turun. Begitu juga dengan menambah uang beredar dengan menurunkan rasio cadangannya. Namun adapula instrumen yang menghimbau pada pelaku ekonomi untuk bijak dalam mengedarkan jumlah uang, hal ini dinamakan Moral Persuasion. Seperti bank lebih banyak memberikan kredit pada usaha kecil dan menengah.
http://www.bisnisindeks.com.4016.masterweb.net/kolom/kebijakan-fiskal-dan-moneter-kebijakan-pengaruh-pada-pasar
0 komentar:
Posting Komentar